Pemerintah mengumumkan percepatan program digitalisasi layanan publik yang akan menjangkau seluruh ibu kota provinsi. Pengelola program menyampaikan bahwa integrasi sistem dirancang agar warga tidak lagi mengantre berkas fisika dari satu kantor ke kantor lain.
Dalam sosialisasi yang digelar di Jakarta, tim proyek mencontohkan layanan pengurusan dokumen kependudukan yang kini dapat dimulai secara daring lalu diselesaikan dengan satu kali kunjungan ke kantor pelayanan terdekat. Skema serupa akan diperluas ke bidang perizinan usaha dan urusan kampus.
Pengamat tata kelola pemerintahan dari Universitas Nusantara, Joko Santoso, menilai keberhasilan program bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang merata serta peningkatan kapasitas petugas layanan. Menurutnya, digitalisasi hanya bermanfaat bila didampingi pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi.
Pemerintah menargetkan seluruh layanan prioritas berjalan terintegrasi pada akhir periode pembangunan, dengan laporan progres yang dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat memantau capaian bersama.
